SEBAIKNYA YANG TERLIBAT DI PECAT, MENGAKU DIPERINTAH SEKJEN KEMENSOS RI
.jpeg)
.jpeg) |
| Sebahagian Pendamping PKH Deli Serdang peserta Pertemuan didalam ruang aula |
Medan-focuskejar.co.id. Pemilukada di Sumatera Utara terlihat semakin memanas menjelang jadwal pemilihan Kepala Daerah yang semakin dekat terutama di Kabupaten /Kota. Tak anyal bahwa para kontestan akan melakukan segala hal untuk mendapatkan kemenangan. Dari pantauan awak media bahwa segala cara akan di tempuh oleh para kandidat untuk meraup suara calon pemilih, sehingga para tim pemenangan acap terjadi strategi pemenangan dengan cara curang dan tidak mengindahkan etika. Dan sangat aneh bahwa tindakan inipun bisa terjadi dari level elit hingga ke lapisan rakyat paling rendah yang menggambarkan potret pemilu yang tidak sehat di negara kita.
Hari ini 4/11/2024 sekitar pukul 10.30, Lebih dari 80 orang Pendamping PKH dari sebahagian besar kecamatan di Deli Serdang hadir beserta Koordinator Pendamping (Korkab) PKH yang ditugaskan Kementerian Sosial RI untuk Deli Serdang yang harusnya bertugas mendampingi KPM terlihat siap siap dalam sebuah acara di salah satu Hotel S di Jalan Ring Road Medan. Para Pendamping ini bukannya melakukan pendampingan kepada warga (KPM) malah sibuk dengan urusan Politik.
Pantauan awak media bahwa seratusan pendamping PKH dan korkab PKH Deli Serdang sedang terlihat disalah satu Hotel menunggiu acara pertemuan dengan seseorang yang diduga calon bupati disalah satu Kabupaten. Melihat gelagat mencurigakan acara diduga illegal tersebut, awak media mencoba mengkoorfirmasi ke salah satu peserta acara yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa kedatangan mereka ke pertemuan di aula hotel S adalah dalam rangka mendengarkan arahan dari seseorang agar para pendamping mengarahkan dampingan peserta PKH (KPM PKH) se Deli Serdang memilih dan mengarahkan pilihan ke salah satu calon yang akan mereka temui dalam acara tersebut yang diduga Cabup ber inisian S.
Terpantau pada saat didepan aula kecurigaan semakin jelas, pendaftaran peserta di depan ruang pertemuan, terlihat para peserta untuk menyerahkan handphone mereka, Para peserta dilarang membawa Handphone (HP) kedalam pertemuan hal ini diduga agar peserta tidak dapat merekam acara yang mereka ikuti. Tim Media mencurigai adanya dugaan tindakan yang sangat rahasia yang dilakukan oleh para peserta dan penitia pelaksana kegiatan sehungga HP para peserta harus disita sementara hingga acara usai.
Dalam kesempatan tersebut awak media sempat di pertanyakan yang diduga panitia tentang kehadiran Tim media dilokasi dan menanyakan kenapa melakukan perekaman, namun awak media sempat bertemu dengan salah satu Oknum Korkab ber inisial V, saat awak media mempertanyakan "ada apa kalian disini? Oknum tersebut menyatakan bahwa "gak ada." seraya oknum tersebut terlihat gugup dan salah tingkah.
Ketika awak media mengkonfirmasi kegiatan Para Pendamping PKH Deli Serdang tersebut, Koordinator Regional Sumatera Utara yang di tunjuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk Pendamping PKH Saudara Ivo, Ivo menampik bahwa kegiatan tersebut tidak diketahuinya, namun Ivo sempat mengatakan akan segera memanggil para Korkab dan pendamping, Ivo mengatakan kalau pertemuan tersebut bukan seijinnya, "saya akan memanggil mereka" sebut Ivo, selanjutnya Ivo mengatakan agar hal ini jangan di muat dulu di media. Ketua Dewan Pakar Tim Kenziro News Seniman mengatakan "Secara struktural Koordinator Wilayah harus bertanggung jawab atas kejadian ini, sebab salah satu yang dilarang dalam perjanjian kinerja pendamping adalah dilarang telibat politik, sehingga sangat wajar bila kejadian semacam ini diduga bagian dari konspirasi para pihak ini" tegasnya
Sementara itu Ketua Umum TIM Kenziro News Joniar didampingi Ketua Dewan Pakar Kenziro News Seniman, M.Pd ketika diminta pendapat atas permasalahan ini mengatakan bahwa Kegiatan ini diduga tidak pantas dilakukan dan bisa saja itu Ilegal. Menteri Sosial RI harus tegas terhadap para Pendamping dan pimpinan diatasnya yang mencoba coba berpolitik praktis, bila ini memang benar terjadi, apalagi Korkab yang seharusnya mengurus Pendamping dan Pendamping Mengurus KPM yang lebih dari 30 ribu orang di Deli Serdang yang butuh diurus denagn baik bukan untuk di olah olah, mereka bukan malah berpolitilk praktis, Kami minta Menteri Sosial RI yang baru agar mengevaluasi bila perlu memberhentikan Korkab dan seluiruh Pendamping yang ikut dalam acara ilegal tersebut dan sekaligus membatalkan keperserttaan mereka sebagai peserta PPPK yang disusulkan oleh kementerian sosial RI. Dugaan Politik Praktis yang dilakukan oleh para pendamping ini sudah melanggar etik ketika mereka diangkat sebagai pendamping yakni larangan terlibat berpolitik. Dan kami minta Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang mengusulkan pergantian para pendamping dan Koordinator PKH yang sudah beberapa kali kami temukan dugaa pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dan sempat kami laporkan ke Dinas Sosial Deli Serdang.
Menurut informasi yang didapatkan bahwa kronologi terjadinya pertemuan adalah berawal dari perintah seseorang pada hari sebelumnya kepada Koordinator Kabupaten untuk mengundang pendamping untuk mengikuti kegiatan dengan Tim No.1 di Hotel Saka Medan Jam 10.00 WIB, Lalu Setelah jam 10.00 para pendamping mengisi daftar hadir dan mengikuti acara pada 4/11/2024. Kemudian Jam 12.00 WIB Kadis Sosial menelepon Victor agar membubarkan diri dari pada digerebek. Jam 12.40 Kadis menjumpai mereka di Hotel Saka dan menurut pengakuannya mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena diperintah Sekjen Kemensos. Selanjutnya Kadis Sosial melaporkan ke Korwil dan Koreg PKH Sumatera untuk meminta saran dan disarankan untuk menyurati Kemensos melalui Direktur Jaminan Sosial.
Selanjutnya bahwa lebih dari setahun belakangan ini para pendamping PKH terlihat tidak serius menangani masalah KPM, hal ini kami sampaikan atas banyaknya aduan masyarakat kepada Tim Kenziro News terkait adanya KPM tidak menerima bantuan, atau hilang bantuan dan diambil orang lain, bahkan sudah ada beberapa kasus yang kami laporkan kepada pihak yang berwajib sebahagian diproses sebagaian tidak diproses, dan beberapa kasus sedang kami investigasi. ini masalah besar bagi pendamping yang digaji dari Uang Negara tetapi kurang baik melaksanakan tanggungjawabnya.
Tim Kenziro News juga meminta agar Bawaslu dan pihak Kepolisian memproses tindakan kegiatan tersebut yang diduga tidak fair. indikasi adanya dugaan kecuragan pilkada dapat merusak mental masyarakat jangka panjang. hal ini harus dicegah, dan dugaan ini perlu di tindak lanjutu agar pendidikan politik di negara kita dapat terwujud dengan baik.(TIM).
